Demokrat Probolinggo Gelar HUT ke-24 dengan Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim

PROBOLINGGO, PPRNEWS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Probolinggo merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-24 dengan menggelar acara bertema "Doa Bersama untuk Bangsa" Selasa, (09/09/2025). Acara yang berlangsung di kantor DPC setempat ini dihadiri oleh jajaran pengurus, kader, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan partai dengan masyarakat melalui pendekatan spiritual dan kepedulian sosial.

---

Rangkaian Acara Penuh Kekeluargaan

Acara dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan pembacaan Sholawat Nabi yang dipimpin oleh para santri penghafal Al-Qur'an. Lantunan Sholawat menciptakan suasana yang khusyuk dan penuh berkah, sejalan dengan tema acara yang menonjolkan aspek religius.

Puncak acara doa bersama dipimpin oleh seorang kiai setempat. Doa dipanjatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa, serta untuk terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Doa ini menjadi simbol harapan Partai Demokrat agar Indonesia terus berkembang menjadi negara yang adil dan makmur.

---

Kepedulian Sosial Melalui Santunan

Sebagai wujud kepedulian sosial, acara dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Probolinggo, secara simbolis menyerahkan santunan tersebut. Momen ini menunjukkan komitmen partai untuk selalu hadir dan peduli terhadap lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Ketua DPC juga melakukan pemotongan tumpeng, yang kemudian diberikan kepada salah satu anak yatim. Pemotongan tumpeng ini bukan hanya tradisi, tetapi juga simbol rasa syukur atas perjalanan partai selama 24 tahun dan kebersamaan yang terjalin erat.

Acara ditutup dengan doa penutup dan sesi virtual melalui Zoom Meeting, menyambung acara HUT yang digelar serentak secara nasional. Seluruh pengurus dan kader mengikuti arahan serta doa bersama dari DPP, menegaskan kesolidan partai dari pusat hingga daerah.

Melalui acara ini, Partai Demokrat Kabupaten Probolinggo berharap dapat terus memperkuat hubungan dengan masyarakat dan membuktikan bahwa mereka bukan hanya berpolitik, tetapi juga peduli pada nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Penulis : Mas Taufiq                        Editor : Mas Ali

DPR Penuhi 6 Poin Tuntutan Rakyat, Aksi Demo Bakal Berakhir Damai?

JAKARTA, PPRNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya memenuhi enam dari total "17+8 Tuntutan Rakyat" yang telah disuarakan oleh para demonstran dalam beberapa waktu terakhir. Kabar ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk koordinator aksi, dan diharapkan dapat meredakan ketegangan politik serta mengakhiri gelombang unjuk rasa yang melanda sejumlah kota di Indonesia.

Enam poin yang disetujui oleh DPR mencakup isu-isu krusial yang selama ini menjadi sorotan publik. Poin-poin tersebut antara lain adalah pemotongan tunjangan rumah bagi anggota DPR, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, dan penundaan pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial. Keputusan ini diambil setelah serangkaian dialog intensif antara perwakilan DPR dan perwakilan demonstran yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat dan akademisi.

Wakil Ketua DPR, Ahmad Budi Santoso, dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bentuk komitmen DPR untuk mendengarkan aspirasi rakyat. "Kami menyadari ada beberapa kebijakan yang perlu kami tinjau ulang. Enam poin yang kami setujui ini adalah langkah awal untuk menunjukkan bahwa kami serius dalam merespons tuntutan masyarakat," ujar Santoso. Ia menambahkan, DPR akan segera membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti poin-poin tersebut dalam waktu dekat.

Sementara itu, perwakilan dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Indonesia (AMARA), Budi Cahyono, mengapresiasi langkah DPR ini. "Ini adalah kemenangan kecil bagi rakyat. Meskipun belum semua tuntutan dipenuhi, kesediaan DPR untuk memenuhi enam poin ini menunjukkan adanya iktikad baik. Kami akan memantau terus janji-janji ini," kata Cahyono. Ia juga mengisyaratkan bahwa aliansinya akan mempertimbangkan untuk menghentikan sementara aksi demonstrasi sembari menunggu realisasi janji DPR.

Meskipun demikian, beberapa pengamat politik mengingatkan agar publik tidak terlalu cepat berpuas diri. "Persetujuan ini baru di tingkat wacana dan janji politik. Kita harus melihat implementasinya. Jika tidak ada realisasi nyata dalam beberapa bulan ke depan, bukan tidak mungkin gelombang unjuk rasa akan kembali," ujar pengamat politik, Dr. Siti Nuraini. Ia menyarankan agar masyarakat tetap mengawasi kinerja DPR dan menuntut transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Keputusan DPR ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik yang sempat terkikis. Dialog dan musyawarah dinilai menjadi cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan perbedaan daripada konfrontasi. Kini, semua mata tertuju pada DPR, menanti langkah nyata mereka untuk menindaklanjuti enam poin yang telah disepakati demi terciptanya stabilitas politik dan sosial.

Penulis : Mas Taufiq                    Editor : Mas Ali

Deadline Tuntutan Rakyat Tiba, Ribuan Mahasiswa Kepung Gedung DPR RI

 

JAKARTA, PPRNEWS – Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), menggelar unjuk rasa besar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Jumat (5/9/2025). Aksi ini bertepatan dengan "deadline" atau batas waktu yang telah ditetapkan mahasiswa untuk menagih 17 tuntutan mendesak yang disuarakan sejak gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu.

Aksi yang disebut sebagai "Piknik Rakyat Nasional" ini dimulai sejak siang hari. Massa mahasiswa tiba di lokasi dengan atribut dan poster yang unik, salah satunya yang paling mencolok adalah poster dengan tulisan "Laprak gue aja kelar sebelum deadline" dan "Bandung Bondowoso aja bisa bikin 999 candi semalam, masa bapa ibu DPR gak bisa selesain 17 PR nya malam ini".

Koordinator lapangan dari BEM Unpad yang memimpin aksi, menyatakan bahwa unjuk rasa ini adalah bentuk ketegasan mahasiswa dalam mengawal janji-janji pemerintah dan DPR. "Ini adalah ultimatum kami. Hari ini adalah tenggat waktu yang kami berikan untuk 17 tuntutan mendesak. Kami datang untuk menagih janji dan komitmen mereka," ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Rincian Tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat

Unjuk rasa ini mengusung dua set tuntutan, yaitu 17 tuntutan mendesak dan 8 agenda reformasi nasional. Tuntutan ini ditujukan kepada berbagai pihak, mulai dari Presiden, DPR, Partai Politik, TNI, Polri, hingga kementerian sektor ekonomi.

Beberapa poin penting dari tuntutan tersebut antara lain:

• Tuntutan kepada DPR:

  • Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta membatalkan fasilitas baru.

  • Memublikasikan anggaran DPR secara transparan.

  • Mendorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk memeriksa anggota yang bermasalah.

• Tuntutan kepada Polri dan TNI:

  • Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

  • Menghentikan kekerasan aparat dan mengadili aparat yang terlibat dalam pelanggaran HAM.

  • Menarik kembali keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.

• Tuntutan terkait Ekonomi dan Kesejahteraan:

  • Memastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojol.

  • Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.

  • Mengesahkan dan menegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.

Situasi di Lapangan dan Pengamanan

Meskipun massa aksi memadati kawasan depan gedung DPR, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terpantau tetap ramai lancar. Pihak kepolisian mengerahkan 1.371 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Menariknya, sejumlah polisi yang bertugas tampak mengenakan peci hitam, dan beberapa Polwan terlihat membagikan makanan kepada para demonstran, menciptakan suasana yang relatif kondusif dan berbeda dari aksi sebelumnya.

Penulis : Mas Taufiq                    Editor : Mas Ali

Kerusuhan Pecah di Unisba, Polisi dan Mahasiswa Saling Bantah Kronologi

 

BANDUNG,PPRNEWS - Unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin malam, 1 September 2025, berakhir dengan kericuhan yang meluas hingga ke area kampus Universitas Islam Bandung (Unisba). Insiden ini memicu perbedaan narasi antara pihak mahasiswa dan rektorat Unisba dengan pihak kepolisian mengenai penyebab dan kronologi kejadian.

---

Versi Mahasiswa dan Pihak Kampus: Penyerangan Aparat

Menurut rektorat dan perwakilan mahasiswa, kericuhan pecah setelah aksi unjuk rasa di DPRD selesai. Sekitar pukul 23.30 WIB, ketika beberapa mahasiswa beristirahat di depan gerbang Unisba, tiba-tiba datang aparat gabungan yang langsung menyerang. Mahasiswa yang panik berhamburan masuk ke dalam kampus.

"Tembakan gas air mata diarahkan dari jarak sekitar 2 meter dari gerbang dan masuk ke area kampus," ujar Rektor Unisba, Harits Nu'man. Akibatnya, beberapa mahasiswa mengalami sesak napas dan seorang satpam kampus terluka. Harits menegaskan bahwa kericuhan bukan dipicu oleh mahasiswa Unisba, melainkan oleh kelompok tidak dikenal yang menyusup. Ia juga membantah adanya aparat yang masuk ke dalam kampus, menyebut gas air mata yang masuk adalah imbas dari pembubaran massa di jalan raya.

---

Versi Kepolisian: Provokasi dari Kelompok Anarkis

Polda Jabar memiliki narasi yang berbeda. Pihak kepolisian menduga kericuhan ini sudah direncanakan oleh kelompok anarkis. Juru bicara Polda Jabar menyatakan bahwa saat patroli, petugas menemukan blokade jalan dari ban terbakar, batu, dan kayu di Jalan Tamansari.

"Sebuah kelompok berpakaian serba hitam memprovokasi dan melempar bom molotov dari dalam kampus ke arah petugas dan kendaraan, termasuk rantis Brimob," ungkapnya. Sebagai respons, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa di jalan raya. Polisi membantah telah masuk ke area kampus atau menembakkan peluru karet. Menurut mereka, gas air mata yang masuk ke area parkiran kampus hanyalah akibat tiupan angin, karena jarak terdekat petugas dengan kampus sekitar 200 meter.

---

Penyelidikan Berlanjut, Enam Orang Ditangkap

Meskipun terdapat perbedaan versi, insiden ini telah menimbulkan kerusakan dan vandalisme. Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap kronologi yang sebenarnya.

Mendiktisaintek menyatakan bahwa tindakan anarkis bukanlah "DNA" mahasiswa. Sementara itu, pihak kepolisian telah menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator kericuhan melalui media sosial. Penyelidikan terus berlanjut untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan ini.

Penulis : Mas Taufiq            Editor : Mas Ali

Jakarta Kembali Kondusif, Gubernur Pramono Anom Pastikan Pelayanan Publik Normal

 

PPRNEWS – Setelah beberapa hari dilanda unjuk rasa yang berujung ricuh, kondisi di Ibu Kota Jakarta pada Selasa, 2 September 2025, mulai kembali normal. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anom, memastikan bahwa seluruh fasilitas umum dan layanan publik telah beroperasi seperti sediakala.

Dalam sebuah kesempatan, Pramono Anom menegaskan bahwa keamanan di Jakarta telah terkendali. Ia bahkan membuktikan kondusivitas tersebut dengan menghadiri acara peresmian di kawasan Slipi, Jakarta Barat, untuk menunjukkan kepada publik bahwa aktivitas normal sudah bisa dilakukan.

"Saya memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 8 September 2025. Semuanya sudah harus selesai dan normal kembali. Termasuk yang di Senen, sebenarnya di Senen itu cukup rusak berat," ujar Pramono, merujuk pada area yang terdampak unjuk rasa.

Transportasi dan Layanan Publik Digratiskan

Sebagai bentuk dukungan penuh kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan seluruh layanan transportasi publik, termasuk Transjakarta, MRT, LRT, dan Mikrotrans, hingga tanggal 8 September 2025. Pramono menambahkan bahwa perbaikan fasilitas publik yang rusak, seperti 22 halte Transjakarta dan satu stasiun MRT, sedang dikebut dan ditargetkan selesai pada tanggal yang sama.

Aparat Keamanan Siaga Penuh

Meski kondisi mulai kondusif, pihak kepolisian dan TNI tetap bersiaga. Berbagai patroli skala besar digelar di seluruh wilayah Jakarta untuk mengantisipasi potensi kerusuhan susulan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, misalnya, mengandeng warga setempat untuk bersama-sama menjaga keamanan.

Polda Metro Jaya juga telah menahan 38 orang tersangka terkait kerusuhan yang terjadi beberapa hari lalu. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, menegaskan komitmen aparat dalam menegakkan hukum.

Unjuk Rasa Tetap Berlangsung di Beberapa Titik

Di tengah upaya pemulihan, sejumlah aksi unjuk rasa tetap berlangsung di beberapa titik di Jakarta Pusat, seperti di kawasan Monas dan sekitarnya. Tercatat, tujuh elemen masyarakat dari berbagai isu, mulai dari transparansi dana hingga polemik pendidikan, menggelar aksi damai. Polisi menyiagakan personel untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif.

Penulis : Mas Taufiq

Editor  : Mas Ali

Prabowo Temui Pimpinan Buruh, Bahas Aksi Anarkis hingga RUU

 

PPRNEWS – Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin serikat buruh di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin malam, 1 September 2025. Pertemuan ini berlangsung setelah serangkaian aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di beberapa daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah menteri. Pimpinan buruh yang hadir, seperti Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka secara langsung kepada Presiden.

Berikut poin-poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut:

• Menolak Aksi Anarkis: Said Iqbal dan Andi Gani menegaskan bahwa serikat buruh menolak segala bentuk aksi anarkis dan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Mereka juga menyatakan kesiapan para buruh untuk menjaga kondusivitas di kawasan industri.

• Mendorong Pembahasan RUU: Para pemimpin buruh mengusulkan agar pemerintah dan DPR segera membahas beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang krusial bagi kesejahteraan pekerja, termasuk RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan.

• Reformasi Pajak: Buruh juga menyampaikan aspirasi terkait reformasi pajak, seperti penghapusan pajak THR, pajak pesangon, dan pajak Jaminan Hari Tua (JHT).

• Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN): Prabowo dikabarkan akan segera mengumumkan pembentukan DKBN. Para tokoh buruh menyatakan siap bergabung dalam dewan ini, namun menegaskan bahwa mereka menolak jabatan setingkat menteri dan hanya ingin berbakti kepada negara tanpa digaji.

Pertemuan ini menjadi sinyal positif akan adanya dialog yang terbuka antara pemerintah dan elemen masyarakat, termasuk buruh, untuk mencari solusi atas berbagai isu yang sedang berkembang. Prabowo sendiri dikabarkan merespons masukan dari serikat pekerja dengan positif dan menciptakan suasana yang sangat cair selama pertemuan.

Penulis : Mas Taufiq

Editor  : Mas Ali

PSI: Ada Upaya Adu Domba Antara Prabowo dengan Jokowi di Media Sosial

 

PPRNEWS – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengeluarkan pernyataan tegas terkait isu yang beredar di media sosial. Mereka menyebut ada upaya sistematis untuk mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan PSI sendiri.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, dan Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni. Keduanya menanggapi maraknya konten di media sosial yang mencoba membenturkan hubungan antara para pemimpin tersebut.

Menurut Kaesang, konten-konten tersebut merupakan "adu domba yang menginginkan perpecahan antar-pemimpin dan anak bangsa." Ia juga menekankan bahwa PSI, yang dipimpinnya, telah berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"PSI adalah partai yang setia dengan Pak Prabowo Subianto. Mendukung kepemimpinan beliau, melaksanakan terus program-program kerakyatan, program-program antikorupsi. Jadi merah putih, kata Pak Prabowo, maka partai gajah juga ikut merah putih," kata Raja Juli Antoni.

Narasi Hoaks yang Direspons PSI

Salah satu narasi hoaks yang disoroti oleh PSI adalah dugaan bahwa Joko Widodo berada di balik aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir. Raja Juli Antoni membantah keras tuduhan tersebut, menegaskan bahwa narasi itu adalah hoaks.

Kaesang kembali menegaskan bahwa dukungan PSI kepada Prabowo sudah diputuskan sejak Kongres PSI 2025 yang digelar di Solo. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi mengenai kerenggangan hubungan antara PSI dengan Presiden Prabowo, yang sempat muncul setelah Kaesang tidak menghadiri pertemuan Prabowo dengan ketua umum partai koalisi di Istana.

Penulis : Mas Taufiq

Editor  : Mas Ali

PARTAI GOLKAR MENONAKTIFKAN ADIES KADIR SEBAGAI ANGGOTA DPR RI

 

PPRNEWS - Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dan dari Fraksi Partai Golkar. Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak 1 September 2025. Penonaktifan ini merupakan respons langsung dari Partai Golkar terhadap pernyataan kontroversial Adies Kadir mengenai tunjangan anggota dewan yang memicu kemarahan publik.

Latar Belakang dan Alasan Penonaktifan

Penonaktifan Adies Kadir bermula dari pernyataannya yang viral di media sosial. Ia dianggap membela rencana kenaikan tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Adies Kadir bahkan menyatakan bahwa tunjangan sebesar itu "masuk akal" ("make sense") karena para anggota dewan tidak nyaman tinggal di kos-kosan dan harus mengontrak rumah dengan garasi.

Pernyataan ini sontak menuai kritik keras dari masyarakat yang menilai para anggota dewan tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat. Gelombang demonstrasi dan protes pun terjadi di berbagai daerah, menuntut agar tunjangan tersebut tidak dinaikkan dan mendesak para anggota DPR untuk lebih fokus pada kepentingan rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Adies Kadir sempat melakukan klarifikasi. Ia mengakui adanya kesalahan data yang disampaikannya, termasuk soal tunjangan beras dan bensin. Ia menegaskan bahwa tunjangan beras sejatinya hanya Rp 200.000 per bulan dan tidak berubah sejak 2010. Namun, klarifikasi ini tidak meredakan kemarahan publik yang sudah terlanjur memuncak.

Sikap Partai Golkar

Partai Golkar, melalui Sekretaris Jenderal Sarmuji, menyatakan bahwa penonaktifan Adies Kadir merupakan langkah pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan. Keputusan ini menunjukkan komitmen partai untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjaga marwah lembaga legislatif. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga menegaskan bahwa tindakan ini diambil sebagai sanksi terhadap Adies Kadir.

Penonaktifan ini juga menjadi bagian dari gerakan "bersih-bersih" yang dilakukan oleh beberapa partai politik lainnya. Sebelumnya, Partai NasDem telah menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sementara PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, yang juga terlibat dalam kontroversi serupa.

Dampak dan Status Terkini

• Status Keanggotaan: Adies Kadir saat ini berstatus nonaktif sebagai anggota DPR dan dari Fraksi Partai Golkar.

• Gaji dan Fasilitas: Mengenai status gaji dan fasilitas bagi anggota dewan yang dinonaktifkan, Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hal itu akan didalami lebih lanjut di internal partai.

• Penggantian (PAW): Bahlil juga mengatakan bahwa pembahasan mengenai mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk posisi yang ditinggalkan Adies Kadir masih akan dibahas di internal partai.

Penulis : Mas Taufiq

Editor  : Mas Mahrus

PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO MEMERINTAHKAN TNI - POLRI UNTUK MELAKSANAKAN PATROLI GABUNGAN SKALA BESAR DI BERBAGAI DAERAH

PPRNEWS - Berdasarkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah meningkatkan patroli gabungan di berbagai daerah di Indonesia. Patroli ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan, khususnya setelah adanya beberapa peristiwa yang berpotensi menimbulkan kericuhan atau tindakan anarkis.

Berikut adalah informasi lengkap mengenai patroli bersama TNI-Polri yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo:

Tujuan Utama Patroli Gabungan

• Menjaga Ketertiban dan Keamanan: Patroli ini bertujuan untuk memastikan situasi di berbagai wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba memicu kerusuhan.

• Melindungi Hak Masyarakat: Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan melindungi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai. Patroli ini memastikan bahwa demonstrasi atau penyampaian aspirasi dapat berlangsung tanpa insiden anarkis.

• Menciptakan Rasa Aman bagi Masyarakat: Kehadiran aparat TNI dan Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman, terutama di daerah-daerah yang rawan.

• Memperkuat Sinergi TNI-Polri: Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata dari soliditas dan sinergi antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan.

---

Pelaksanaan dan Lokasi Patroli

Patroli gabungan ini dilakukan dalam skala besar di berbagai kota, termasuk di kota-kota besar yang sempat mengalami kerusuhan. Beberapa di antaranya adalah:

• Jakarta: Patroli dilakukan secara masif di sekitar Monumen Nasional (Monas), pusat kota, dan wilayah rawan lainnya untuk mengendalikan situasi pasca-kerusuhan.

• Surabaya, Surakarta, Bandung, dan Madiun: Patroli skala besar juga digelar di kota-kota ini untuk memastikan kondisi tetap kondusif dan mencegah potensi gangguan keamanan.

• Kulon Progo dan Demak: Di daerah-daerah ini, TNI-Polri berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengamankan titik-titik vital dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga keamanan.

• Daerah Lainnya: Patroli serupa juga dilaksanakan di berbagai daerah lain, seperti Gorontalo, Maluku, dan Kalimantan Selatan, sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi situasi keamanan nasional.

---

Pesan dari Presiden Prabowo

Dalam menanggapi situasi keamanan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa hal penting:

• Perlindungan bagi Demonstran Damai: Presiden menekankan bahwa aparat harus melindungi demonstran yang murni menyampaikan aspirasi secara damai.

• Tindakan Tegas terhadap Pelaku Anarki: Beliau juga memerintahkan untuk menindak tegas pihak-pihak yang sengaja membuat kerusuhan, merusak fasilitas publik, dan melakukan penjarahan. Presiden menyebut tindakan anarkis tersebut sebagai perbuatan makar yang tidak bisa dibiarkan.

• Imbauan kepada Masyarakat: Presiden Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh isu yang menyesatkan, dan bersama-sama menjaga persatuan nasional.

Patroli gabungan ini akan terus dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas negara.

Penulis : Mas Taufiq

Editor  : Mas Ali

AKSI PENJARAHAN DIRUMAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA "IBU SRI MULYANI"

 

PPRNEWS - Penjarahan terjadi pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025, di kediaman Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan. Insiden ini terjadi dalam dua gelombang. Massa, yang diperkirakan berjumlah ratusan hingga mendekati seribu orang, mulai berkumpul di depan kompleks sekitar pukul 00.30 WIB. Menurut saksi mata, aksi penjarahan dipicu oleh suara kembang api yang diduga menjadi aba-aba bagi para pelaku untuk merangsek masuk.

Petugas keamanan dan warga setempat mengaku kewalahan menghadapi jumlah massa yang sangat besar. Beberapa saksi melaporkan bahwa para pelaku didominasi oleh remaja dan pemuda, dengan usia tertua sekitar 25 tahun, dan banyak dari mereka yang tidak berasal dari lingkungan Bintaro.

Barang-barang yang Dijarah

Massa menjarah berbagai barang berharga dari dalam rumah. Di antara barang-barang yang dilaporkan hilang adalah:

• Televisi layar datar

• Perhiasan

• Lukisan

• Guci

• Peralatan dapur seperti panci dan teko

• Mobil mainan

• Piring dan gelas

Beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan massa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah.

Konteks dan Penyebab

Penjarahan ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi besar yang melanda Jakarta dan beberapa daerah lain, yang dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah dan kinerja anggota DPR. Beberapa faktor yang disebutkan sebagai pemicu kemarahan massa antara lain:

• Ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin menajam.

• Krisis kepercayaan terhadap elit politik.

• Situasi politik yang memanas akibat berbagai isu, termasuk kenaikan iuran dan pajak.

Rumah Sri Mulyani menjadi salah satu dari beberapa properti pejabat dan anggota DPR yang menjadi sasaran penjarahan dan perusakan, termasuk rumah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, dan Eko Patrio.

Reaksi dan Tanggapan

• Sri Mulyani: Melalui akun Instagramnya, Sri Mulyani merespons dengan tenang dan bijaksana. Beliau menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan berjanji akan terus memperbaiki diri. Beliau juga mengajak masyarakat untuk menjaga demokrasi tanpa anarki, intimidasi, atau represi.

• Pemerintah: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku penjarahan. Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, membantah tudingan bahwa aparat membiarkan aksi tersebut dan menyatakan bahwa TNI turun setelah ada permintaan bantuan dari kepolisian.

• Masyarakat: Setelah insiden tersebut, beberapa warga secara sukarela mengembalikan barang-barang yang mereka temukan atau ambil, termasuk mobil mainan dan panci.

Kondisi Pasca Kejadian

Polisi telah melakukan penyelidikan dan telah menangkap sejumlah pelaku penjarahan di beberapa lokasi, termasuk di rumah Uya Kuya. Namun, belum ada laporan spesifik tentang penangkapan pelaku penjarahan di rumah Sri Mulyani. Kondisi rumah Sri Mulyani saat ini dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Penulis : Mas Taufiq

Editor   : Mas Ali

AKAR MASALAH DAN TUNTUTAN UTAMA ATAS AKSI UNJUK RASA DI BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA PADA BULAN AGUSTUS - SEPTEMBER 2025

 

PROBOLINGGO,PPRNEWS - Gelombang unjuk rasa yang  terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada akhir Agustus 2025 menjadi sorotan nasional. Aksi-aksi ini melibatkan ribuan buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil yang turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai aspirasi dan tuntutan. Demonstrasi ini tidak hanya berpusat di Jakarta, seperti di depan Gedung DPR/MPR, tetapi juga meluas ke berbagai kota besar lainnya seperti Bandung, Makassar, Aceh, Surabaya, dan Semarang. Fenomena ini menandakan adanya ketidakpuasan yang mendalam dan meluas di berbagai lapisan masyarakat.

Akar Masalah dan Tuntutan Utama: Manifestasi Kesenjangan Multi-Sektor

Aksi-aksi demonstrasi yang terjadi didorong oleh serangkaian tuntutan yang saling terkait namun berasal dari segmen masyarakat yang berbeda. Tuntutan utama dapat dianalisis dari dua kelompok besar: gerakan buruh dan gerakan mahasiswa/masyarakat sipil. Tuntutan-tuntutan yang awalnya terfragmentasi ini kemudian dikonsolidasikan oleh satu manifesto digital yang berhasil menjadi narasi sentral.

Tuntutan Spesifik dari Gerakan Buruh

Pada 28 Agustus 2025, ribuan buruh dari 74 elemen gerakan buruh menggelar aksi serentak di seluruh Indonesia. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, secara tegas menyampaikan enam tuntutan utama yang berfokus pada kesejahteraan dan kebijakan ketenagakerjaan. Tuntutan-tuntutan tersebut adalah:

1. Menghapus sistem alih daya (outsourcing), sebagai respons langsung terhadap regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.
2. Menolak kebijakan upah murah yang dianggap tidak berpihak pada pekerja.
3. Menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8.5–10.5 persen.
4. Mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang aturan outsourcing.
5. Meminta pemerintah menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dengan membentuk satgas khusus.
6. Melaksanakan reformasi pajak, termasuk menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4.5 juta menjadi Rp 7.5 juta per bulan untuk meringankan beban hidup pekerja.

Tuntutan Luas dari Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil

Berbeda dengan tuntutan buruh yang bersifat ekonomi dan sektoral, tuntutan dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil cenderung lebih luas dan politis. Berbagai kelompok, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), BEM UI, dan mahasiswa Universitas Trisakti, menyampaikan tuntutan yang mencakup isu-isu reformasi hukum, politik, dan keadilan. Tuntutan mereka termasuk:

1. Penolakan terhadap kebijakan kontroversial pemerintah.
2. Desakan untuk reformasi sistem peradilan dan penegakan hukum.
3. Penolakan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Dwifungsi TNI.
4. Mendesak agar mantan Presiden Joko Widodo diadili.
5. Desakan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
6. Seruan untuk mengakhiri kriminalisasi terhadap demonstran dan aktivis.

Manifesto “17+8 Tuntutan Rakyat”: Titik Konvergensi Digital

Tuntutan-tuntutan yang beragam ini tidak lagi terisolasi di dalam kelompok masing-masing. Sebuah manifesto yang diberi judul "17+8 Tuntutan Rakyat" muncul dan menjadi viral di media sosial, terutama di platform X dan Instagram. Dokumen ini unik karena tidak disusun oleh satu organisasi tunggal, melainkan merupakan hasil dari "suara jutaan masyarakat, hasil diskusi publik di media sosial, hingga pernyataan resmi dari berbagai organisasi masyarakat sipil". Manifesto ini secara cerdik menggabungkan tuntutan jangka pendek (17 poin) dengan tenggat waktu 5 September 2025 dan tuntutan jangka panjang (8 poin) dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026.

Tuntutan "17+8" mencakup poin-poin yang sangat spesifik, seperti pembekuan kenaikan gaji DPR, audit kekayaan anggota DPR oleh KPK, serta tuntutan upah layak bagi seluruh angkatan kerja termasuk buruh dan mitra ojek daring. Pada saat yang sama, manifesto ini juga memuat tuntutan yang lebih politis, seperti pembentukan tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, dan pembebasan demonstran yang ditahan.

Penulis : Mas Taufiq

Editor   : Mas Ali

PAN NONAKTIFKAN UYA KUYA DAN EKO PATRIO DARI JABATANNYA SEBAGAI ANGGOTA DPR RI

 

PROBOLINGGO,PPRNEWS - Minggu Tanggal 31 Agustus 2025 Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi menonaktifkan 2 kadernya sebagai anggota DPR RI yaitu Uya Kuya dan Eko Patrio. Keputusan tersebut secara resmi diumumkan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi.

"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Viva Yoga dalam keterangan yang dibagikan, Minggu (31/8/2025).

"PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan," ujarnya.

Lebih jauh, PAN menekankan bahwa sebagai partai yang lahir dari semangat reformasi, mereka tetap berpegang pada nilai-nilai reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partai berlambang matahari terbit itu juga berjanji terus menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan dalam kebijakan pemerintah yang nyata manfaatnya.

Di lembaga legislatif, PAN memastikan akan tetap menjalankan peran konstitusionalnya dalam fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan agar penyelenggaraan negara berlangsung efektif, efisien, dan memberi dampak positif bagi kemajuan bangsa.

“Dengan penuh rasa tanggung jawab, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan berkomitmen menata langkah perjuangan ke depan,” tutup Viva.

Kontroversi Eko Patrio dan Uya Kuya

Eko Patrio, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN, sebelumnya menyulut ketegangan publik. Ia mengunggah video parodi di akun TikTok-nya (@ekopatriosuper), berperan sebagai DJ yang menyetel musik "sound horeg" untuk menanggapi kritik terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI 2025. Aksi ini dinilai sebagai bentuk cemoohan terhadap keresahan rakyat. 

Video tersebut dianggap memperparah situasi, karena dianggap melecehkan perasaan publik di saat kondisi ekonomi yang sulit. 

Sedangkan Uya Kuya menjadi sorotan utama setelah video dirinya berjoget di dalam Gedung DPR viral di media sosial. Tindakan ini terjadi tepat setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan, momen yang dianggap sangat tidak sensitf terhadap kondisi rakyat.

Keduanya sebelumnya telah meminta maaf melalui media sosial. Namun kondisi ini tidak bisa meredam amarah warga. Rumah keduanya dijarah pada Sabtu (30/8/2025) dan beberapa barang dirusak.

Penulis : Mas Taufiq

Editor   : Mas Ali

PARTAI NASDEM RESMI MENONAKTIFKAN SAHRONI DAN NAFA URBACH DARI DPR RI

 

PROBOLINGGO,PPRNEWS - Minggu 31 Agustus 2025 Partai NasDem melakukan siaran pers  atas dikeluarkannya surat penonaktifan dua anggota DPR RI dari Partai NasDem yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai NasDem Bapak Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Bapak Hermawi Taslim.

"Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," demikian isi surat itu.

NasDem mengatakan ucapan yang mencederai perasaan rakyat bertentangan dengan sikap partai. NasDem menyatakan aspirasi masyarakat harus menjadi arus utama.

"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasan rakyat, dan hal tersebut merupakan pernyimpangan terhadap perjuangan partai NasDem," lanjut isi pernyataan itu.

NasDem sebelumnya sudah lebih dulu mencopot Ahmad Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR. Surat itu bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025. Sahroni kemudian ditempatkan sebagai Anggota Komisi I DPR.

Sementara, Nafa Urbach merupakan Bendahara Fraksi NasDem di DPR RI. Dia duduk di Komisi IX DPR.

Penulis    : Mas Taufiq

Editor      : Mas Ali